Ketigakrisis ekonomi terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie (1997-1998), Susilo Bambang Yudhoyono (2008), dan Joko Widodo (2020). Faktor utama penyebab krisis 1998 adalah krisis keuangan regional Asia akibat utang masif swasta yang jatuh tempo. Terjadi rush money akibat ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha. Tingkatprofitabilitas perusahaan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu makro ekonomi, seperti inflasi, BI rate, dan nilai tukar, dengan demikian, perusahaan perusahaan sebaiknya mengamati kondisi makro ekonomi yang ada, terutama BI rate karena berpengaruh terhadap ROE dan ROI. Mahasiswayang sudah resah dengan kondisi Indonesia mengawali gerakan demonstrasi terhadap pemerintahan Suharto, dan didukung oleh masyarakat. Akhirnya Suharto berhasil diturunkan dan digantikan dengan B.J Habibie. Dengan demikian dapat dipahami jika yang bukan faktor reformasi adalah d. Krisis masyarakat. Pertumbuhanpenduduk tiap tahunnya sangatlah pesat, kita lihat saja di Indonesia, saat ini jumlah penduduknya sudah lebih dari 250 juta jiwa.Setiap pemduduk pasti melakukan aktifitas yang memanfaatkan berbagai sumber energi. memang terlihat dari hukum kekelan energi yang mengatakan bahwa energi tidak bisa di musnahkan. Namun bukan berarti kita bersikap komsutif dalam pemanfaatan energi di bumi. Kesimpulan Kemacetan kredit hanyalah alasan kedua adanya krisis global. Krisis global yang terjadi belakangan ini merupakan buah keteledoran sistem ekonomi Amerika Serikat yang terlalu tergantung dengan mekanisme pasar dan berdampak pada negara-negara lain termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan perubahan sistem ekonomi pada Amerika Serikat. 1 Utang Negara Yang Berlebihan. Masih dikutip dari laman Detik, salah satu penyebab kenapa krisis ekonomi bisa terjadi adalah karena menumpuknya beban utang negara, sehingga negara pun sudah tidak mampu lagi membayarnya. Hal ini akan sama seperti suatu perusahaan. Bila perusahaan sudah memiliki banyak utang dan tidak bisa membayarnya, maka 4jGIlJ. Syahirah Nazwa Putri Politik Thursday, 13 Jan 2022, 1412 WIB Sejak era globalisasi, isu krisis keuangan menjadi suatu hal yang kerap sekali terjadi dibandingkan era-era sebelumnya. Berita terkait krisis pada sektor keuangan global juga masih hangat untuk dibicarakan saat ini, hal ini dikarenakan dampaknya yang berpengaruh dan menular ke kawasan ekonomi lain khususnya Eropa dan Asia. Adapun salah satu alasan utamanya yakni, terdapat kemajuan dibidang teknologi informasi yang dimana dapat memperbesar gelombang krisis sekaligus dapat mempercepat penyebarannya dari satu daerah ke daerah/negara lain. Termasuk halnya perkembangan yang cukup pesat pada sektor keuangan. Dalam sejarah juga telah terukir beberapa serangkaian krisis keuangan yang telah dialami oleh banyak negara secara destruktif, dan krisis keuangan tersebut secara langsung merusak akar-akar perekonomian setiap negara tersebut. Seperti pertengahan tahun 1990 - 2001 yang dimana sejumlah negara merasakan dampak krisis keuangan global dengan waktu yang berbeda. Adapun negara-negara tersebut, seperti - Meksiko mengalami krisis perekonomian pada tahun 1994 - 1995 - Negara - negara di kawasan Asia Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah pada tahun 1997 - 1998. Dampak krisis keuangan yang dialami oleh Indonesia disebabkan oleh terdapatnya penarikan dana pada valuta asing khususnya terkait dollar Amerika Serikat oleh beberapa lembaga keuangan investor/kreditor di AS - Rusia mengalami krisis keuangan pada tahun 1998 - Brazil mengalami krisis keuangan pada tahun 1999 - Argentina dan Turki mengalami krisis finansial pada tahun 2001 Pada dua dekade terakhir ini, tercatat dua krisis keuangan besar-besaran yang terjadi pada Asia Timur 1997 dan Krisis keuangan Global 2008. Menurut referensi lain, krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 disebabkan oleh kurangnya transparansi sekaligus kredibilitas oleh pemerintah yang kemudian menciptakan distorsi struktural. Dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 dibuktikan dengan terdapatnya dan didukungnya inovasi alternatif pada produk keuangan seperti praktik sekuritisasi dan credit default swap. Jika kita menelusuri lebih dalam lagi, awal mula terciptanya krisis ekonomi global ini untuk yang pertama kali terjadi pada negara Amerika Serikat yakni pada tahun 2001-2005. Hal ini dikarenakan terdapatnya penurunan investasi yang disebabkan oleh turunnya nilai-nilai saham teknologi, kemudian mengalihkan investasi tersebut ke properti yang berguna untuk kepemilikan rumah. Realitanya, situasi ekonomi yang serut dialami oleh Amerika disebabkan juga karena krisis kredit perumahan yang bernilai/berspek rendah subprime mortgage, tentunya hal ini berdampak dengan krisis sektor finansial yang lebih mendalam. Krisis keuangan Amerika ini juga mempunyai dampak cukup besar yang dirasakan oleh Indonesia, seperti kerugian yang dialami oleh beberapa perusahaan Indonesia yang sedang berinvestasi pada institusi - institusi finansial Amerika Serikat. Dan adapun beberapa dampak lainnya dirasakan oleh Indonesia secara tidak langsung seperti - Turunnya likuiditas - Naik dan meningkatnya suku bunga - Menurunnya harga suatu komoditas - Melemahnya nilai tukar rupiah - Melemahnya pertumbuhan/perkembangan sumber dana Hal-hal seperti ini mendatangkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran jika krisis perekonomian global tersebut kembali datang lagi. Kini setiap pemerintahan tengah berusaha keras untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga terhadap efek negatif yang ditimbulkan oleh krisis keuangan di Amerika. Pada perspektif persaingan, krisis keuangan tentunya akan mendatangkan beberapa konsekuensi, khususnya pada mekanisme pasar. Krisis perekonomian merupakan suatu fenomena yang sangat dihindari oleh seluruh negara, khususnya negara maju. Dampaknya bukan hanya terkait keterlambatan ekonomi saja, namun berdampak pada penurunan permintaan yang ada di luar maupun didalam sebuah negara domestik. Fenomena krisis keuangan global yang didasarkan oleh beberapa indikasi terjadinya instabilitas makro ekonomi, kini memberikan beberapa pandangan baru terkait siklus perekonomian di dunia. Diantara banyaknya pandangan tersebut, menjelaskan bahwa perekonomian dunia saat ini dapat dianggap telah memasuki masa volatilitas rendah great moderation. Sedangkan menurut pandangan lain, menyebutkan bahwa perekonomian dunia telah mengalami sesi lost decades, yang dimana perlambatan ekonomi dunia banyak terjadi pada negara-negara berkembang pada tahun 1980-1990. Hal ini dapat dikatakan bahwa fenomena krisis keuangan global yang telah melanda di banyak negara seperti pada kawasan Eropa, Amerika, Asia Pasifik dan sebagainya sudah pasti tidak dapat terhindarkan, dan tidak lepas dari dampak dan pengaruh negatif lainnya pada perekonomian manapun. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi yang ada di negara-negara tersebut, mengakibatkan pengurangan/penurunan produksi industri pada sebuah negara. Sedangkan sebagian besar industri -industri di dunia masih menggunakan energi batubara yang berperan sebagai sumber energi penggerak. Krisis keuangan yang telah melanda di banyak negara dunia, termasuk negara dengan tujuan ekspor batubara Indonesia membuat melemahnya dunia industri pertambangan batubara di Indonesia. Pada sektor pertanian juga mengalami dampak yang serupa, seperti menciptakan keterlambatan terkait menurunnya permintaan ekspor dan menurunnya harga komoditas dari sebuah perkebunan. Bagi Masyarakat Internasional, fenomena ini mempunyai dampak yang sangat besar dan terasa di segala sektor, dimulai dari sistem keuangan sampai dengan kemiskinan. Menurut saya pribadi, krisis keuangan global juga berdampak pada perekonomian nasional dan regional, yang dimana dampak-dampak tersebut sulit untuk dihindari. Bahkan untuk kedepannya kita tidak dapat memprediksi kondisi perekonomian global. Namun setidaknya setiap pemerintah dapat berperan dengan peningkatan belanja pemerintah, yang dimana outputnya dapat mendorong dan mendukung peningkatan secara teoritis belanja pemerintah. Dan setiap pemerintah juga baik di pusat maupun daerah dapat menciptakan bentuk kegiatan lapangan kerja. Tidak terlepas juga dari peran Bank Indonesia yang dimana dapat berupa pelonggaran dari kebijakan moneter dengan menurunkan BI rate yang menjadi referensi suku bunga di perbankan. Daftar Pustaka Afkar, T. 2015. Analisis Daya Tahan Perbankan Syariah dalam Krisis Keuangan Global-Disertasi. 1–9. Aryani, Silfi, and Den Yealta. "Implikasi Krisis Keuangan Global terhadap Industri Batubara Indonesia Tahun 2008-2013." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Oct. 2015. Ismail, M., Indrawati, Y. 2020. Paradigma Baru Kebijakan Moneter Menakar Pelajaran Krisis Keuangan Global. Jember, Jawa Timur. Pustaka Abadi. Krisis Keuangan Global dalam Perspektif Persaingan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. 2020, March 12. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat. M. Zidny Nafi’ Hasbi. 2019. Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. LISAN AL-HAL Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 132, 385–400. Prasmuko, A., & Anugrah, D. F. 2010. Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 123, 377–411. Sutrisno, B., & Gumanti, T. A. 2017. Pengaruh krisis keuangan global dan karakteristik perusahaan terhadap cash holding perusahaan di Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis, 202, 130–142. View of Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. 2021. View of KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANALISA DARI PEREKONOMIAN ASIA TIMUR. 2021. krisiskeuangan masyarakatinternasional ekonomipolitik Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Minggu ini, di saat para menteri beserta gubernur bank-bank sentral G20 sedang berkumpul di Bali, mereka menghadapi prospek ekonomi global yang telah meredup secara signifikan. Terakhir kalinya G20 bertemu bulan April lalu, IMF baru saja memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,6 persen untuk tahun ini dan selanjutnya—dan kami pun memperingatkan bahwa kondisi bisa memburuk mengingat adanya potensi risiko penurunan. Saat ini, beberapa risiko tersebut telah terwujud. Berbagai krisis yang dihadapi dunia pun semakin intens. Tragedi kemanusiaan dari perang di Ukraina semakin parah. Demikian pula dengan dampak ekonominya, terutama guncangan harga komoditas yang memperlambat pertumbuhan dan memperburuk krisis biaya hidup yang mempengaruhi ratusan juta orang—terutama orang miskin yang tidak mampu menghidupi keluarga mereka. Situasi ini hanya akan memburuk. Tingkat inflasi lebih tinggi dari yang diprakirakan, bahkan meluas ke sektor selain pangan dan energi. Hal ini telah mendorong bank-bank sentral utama untuk mengumumkan pengetatan moneter lebih lanjut sebagai hal yang amat diperlukan, tetapi akan membebani upaya-upaya pemulihan. Disrupsi terkait pandemi yang terus berlanjut, terutama di Tiongkok, dan hambatan-hambatan baru pada rantai pasokan global menghambat aktivitas ekonomi. Akibatnya, indikator terbaru menyiratkan kuartal kedua yang lemah—dan kami akan memproyeksikan penurunan lebih lanjut bagi pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 dalam World Economic Outlook Update kami yang akan keluar di bulan ini. Tentu, prospek ekonomi tersebut memang amat tidak pasti. Bayangkan, adanya gangguan lanjutan dalam pasokan gas alam ke Eropa dapat menjerumuskan perekonomian banyak negara ke dalam resesi dan memicu krisis energi global. Ini hanyalah salah satu faktor yang dapat memperburuk situasi yang sudah sulit. 2022 akan menjadi tahun yang menantang—dan 2023 kemungkinan akan lebih berat dengan bertambahnya risiko resesi. Karena itulah, kita perlu tindakan tegas dan kerja sama internasional yang kuat, dipimpin oleh G20. Laporan baru kami untuk G20 menguraikan kebijakan yang dapat digunakan negara untuk mengarungi lautan permasalahan ini. Ada tiga prioritas yang saya soroti. Pertama, negara harus mengerahkan segala upaya untuk menurunkan tingkat inflasi yang tinggi Mengapa? Karena tingkat inflasi yang tinggi secara terus-menerus dapat menenggelamkan upaya pemulihan dan semakin merusak standar hidup, terutama bagi masyarakat rentan. Inflasi telah mencapai level tertinggi selama beberapa dekade di banyak negara, dengan inflasi IHK headline inflation dan inti core inflation yang terus meningkat Gambar 1. Hal ini telah memicu siklus pengetatan moneter yang semakin tersinkronisasi 75 bank sentral—atau sekitar tiga perempat dari bank sentral yang kami pantau—telah menaikkan suku bunga sejak Juli 2021, dan mereka telah melakukannya rata-rata 3,8 kali. Untuk negara emerging dan berkembang, di mana kebijakan suku bunga tersebut dinaikkan dengan lebih cepat, total peningkatan rata-rata adalah 2,3 poin persentase—hampir dua kali lipat negara maju, yaitu 1,7 poin persentase. Sebagian besar bank sentral perlu terus memperketat kebijakan moneter secara tegas. Ini sangat mendesak untuk dilakukan, terutama di negara dengan ekspektasi inflasi yang mulai mengalami de-anchor yaitu perubahan harga-harga dalam jangka pendek mempengaruhi ekspektasi inflasi jangka panjang. Tanpa adanya tindakan, negara-negara ini dapat menghadapi spiral kerusakan upah-harga yang akan membutuhkan pengetatan moneter lebih kuat, dengan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja. Bertindak sekarang juga tidak akan semenyakitkan jika terlambat bertindak. Yang tidak kalah pentingnya yaitu komunikasi yang jelas tentang kebijakan ini, untuk menjaga kredibilitas kebijakan karena besarnya risiko penurunan downside. Misalnya, kejutan inflasi yang berkelanjutan akan memerlukan pengetatan moneter yang lebih tajam di luar perkiraan pasar, dan berpotensi menyebabkan volatilitas dan aksi penjualan sell-off lanjutan di pasar aktiva berisiko maupun pasar obligasi negara. Hal ini kemudian dapat mendorong arus keluar modal dari negara-negara emerging dan berkembang. Apresiasi dolar AS bertepatan dengan arus keluar portofolio dari pasar negara emerging mereka mengalami arus keluar selama empat bulan berturut-turut pada bulan Juni, dan ini merupakan yang terpanjang dalam tujuh tahun. Hal ini kian menambah tekanan pada negara-negara yang rentan. Jika guncangan eksternal begitu mengganggu sehingga tidak dapat diserap oleh nilai tukar yang fleksibel belaka, pembuat kebijakan harus siap untuk bertindak. Misalnya melalui intervensi valuta asing atau langkah-langkah manajemen aliran modal dalam skenario krisis, demi membantu ekspektasi anchor anchor expectations. Selain itu, diperlukan tindakan dini untuk mengurangi ketergantungan akan pinjaman mata uang asing di mana tingkat utangnya tinggi. Untuk membantu respons negara-negara dalam kondisi demikian, kami baru-baru ini memperbarui pandangan institusional IMF tentang isu ini. IMF juga ditingkatkan untuk melayani para negara anggota dengan cara lain, termasuk memberikan nasihat tentang pengelolaan aset cadangan dan bantuan teknis untuk memperkuat komunikasi bank sentral. Tujuannya adalah untuk mengantarkan semua orang dengan aman dalam menyeberangi siklus pengetatan ini. Kedua, kebijakan fiskal harus membantu—dan tidak menghalangi—upaya bank sentral untuk menurunkan inflasi Negara-negara yang menghadapi tingkat utang tinggi juga perlu memperketat kebijakan fiskal mereka. Hal ini akan membantu mengurangi beban pinjaman yang semakin mahal dan—secara bersamaan—mendukung upaya moneter untuk menjinakkan inflasi. Di negara-negara di mana pemulihan dari pandemi lebih maju, pengalihan dukungan fiskal luar biasa akan membantu mengurangi permintaan dan dengan demikian mengurangi tekanan harga. Namun itu baru sepotong dari cerita keseluruhan. Beberapa masyarakat akan membutuhkan tambahan dukungan, bukan pengurangan. Hal ini membutuhkan langkah-langkah yang ditargetkan dan bersifat sementara untuk mendukung rumah tangga yang rentan menghadapi guncangan-guncangan baru, terutama terkait harga energi atau pangan yang tinggi. Dalam situasi ini, bantuan langsung tunai terbukti efektif dibandingkan dengan subsidi distorsif atau pengontrolan harga, yang biasanya gagal mengurangi biaya hidup secara berkelanjutan. Pada jangka menengah, reformasi struktural juga penting untuk mendorong pertumbuhan. Pikirkan mengenai kebijakan pasar tenaga kerja yang dapat membantu masyarakat bergabung dengan angkatan kerja, terutama bagi perempuan. Langkah-langkah baru harus netral terhadap anggaran, artinya, didanai melalui pendapatan baru atau pengurangan pengeluaran di tempat lain tanpa menimbulkan utang baru dan menghindari untuk bertentangan dengan kebijakan moneter. Era baru dengan tingginya utang hingga memecahkan rekor, juga tingginya tingkat suku bunga, membuat semua hal tersebut semakin penting. Mengurangi utang sekarang menjadi kebutuhan mendesak—terutama di negara dan ekonomi emerging yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing forex yang lebih rentan terhadap pengetatan kondisi keuangan global, dan di mana biaya pinjaman melonjak. Imbal hasil obligasi forex negara telah mencapai lebih dari 10 persen di sekitar sepertiga negara emerging, mendekati level tertinggi yang terakhir terlihat setelah krisis keuangan global. Negara-negara emerging dengan ketergantungan lebih besar pada pinjaman domestik, misalnya di Asia, telah lebih terisolasi dari dampaknya. Namun, perluasan tekanan inflasi dan kebutuhan untuk mengetatkan kebijakan moneter domestik secara lebih cepat dapat mengubah perhitungan tersebut. Situasinya semakin parah bagi perekonomian yang hampir—atau berada dalam—kesulitan utang, termasuk 30 persen negara-negara pasar emerging dan 60 persen negara-negara berpenghasilan rendah. Sekali lagi, IMF ada untuk para anggotanya dengan menawarkan saran dan analisis sesuai kebutuhan, serta kerangka pinjaman yang lebih luwes untuk mendukung untuk mendukung negara-negara di saat krisis. Hal ini termasuk pembiayaan darurat, peningkatan batas akses, likuiditas dan jalur kredit baru, serta alokasi SDR tahun lalu sebesar $650 miliar yang pertama kali dalam sejarah . Di luar upaya tersebut, sangat mendesak untuk adanya tindakan yang tegas dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan dan menerapkan Kerangka Kerja Umum G20 G20 Common Framework untuk perlakuan pinjaman. Pemberi pinjaman skala besar—baik yang negara maupun swasta—perlu meningkatkan peran mereka. Waktu tidaklah berpihak pada kita. Sangat penting bagi komite kreditur Chad, Ethiopia, dan Zambia untuk memberikan kemajuan sebanyak mungkin pada pertemuan mereka bulan ini. Ketiga, kita membutuhkan dorongan baru untuk kerja sama global—dipimpin oleh G20 Untuk menghindari potensi krisis dan meningkatkan pertumbuhan serta produktivitas, tindakan internasional yang lebih terkoordinasi amatlah dibutuhkan. Kuncinya adalah untuk membangun kemajuan terkini di berbagai bidang, mulai dari perpajakan dan perdagangan hingga kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan perubahan iklim. Dana baru G20 sebesar $1,1 miliar untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi menunjukkan sesuatu yang mungkin, seperti halnya juga keberhasilan baru-baru ini di World Trade Organization. Yang paling mendesak dari semuanya adalah tindakan untuk mengurangi krisis biaya hidup, yang telah mendorong 71 juta orang tambahan di negara-negara termiskin di dunia ke dalam jurang kemiskinan ekstrem, menurut laporan United Nations Development Program me. Di saat kekhawatiran yang meningkat terhadap pasokan makanan dan energi, risiko ketidakstabilan sosial pun meningkat. Untuk menghindari kelaparan, kekurangan gizi dan migrasi lebih lanjut, negara-negara maju di dunia harus memberikan dukungan mendesak bagi mereka yang membutuhkan, termasuk dengan pembiayaan bilateral dan multilateral baru, terutama melalui World Food Programme. Sebagai langkah segera, negara-negara perlu membatalkan pembatasan yang diberlakukan baru-baru ini terkait ekspor makanan. Mengapa? Karena pembatasan semacam itu berbahaya dan tidak efektif dalam menstabilkan harga domestik. Langkah-langkah lebih lanjut juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasokan dan membantu negara-negara rentan untuk mengadaptasi produksi pangan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Di sini, IMF juga siap membantu. Kami bekerja sama dengan para mitra internasional, termasuk melalui inisiatif baru mengenai ketahanan pangan multilateral . Selain itu, Resilience and Sustainability Trust kami yang baru akan menyediakan $45 miliar dalam pembiayaan lunak concessional financing untuk negara-negara yang rentan—dengan tujuan mengatasi tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim dan pandemi di masa yang akan datang. Dan kami siap untuk berbuat lebih banyak. Kondisi yang teramat pelik di berbagai negara Afrika saat ini amatlah penting untuk dipertimbangkan. Dalam pertemuan saya dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari benua tersebut minggu ini, banyak yang menyoroti efek dari kejutan-kejutan yang sepenuhnya eksternal, yang telah mendorong ekonomi mereka ke ambang batas. Efek dari harga pangan yang lebih tinggi amat dirasakan masyarakat, karena makanan merupakan bagian terbesar dari pendapatan mereka. Tekanan inflasi, fiskal, utang dan neraca pembayaran semuanya mengalami peningkatan. Sebagian besar negara sekarang benar-benar tertutup dari pasar keuangan global; dan, tidak seperti daerah lain, mereka tidak memiliki pasar domestik yang besar untuk dituju. Dengan latar belakang masalah tersebut, mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah berani untuk mendukung rakyat mereka. Ini adalah panggilan yang perlu kita perhatikan. Di saat G20 bertemu untuk menghadapi lautan masalah’ ini, kita semua bisa mengambil hikmah dari peribahasa Bali yang mencerminkan semangat yang kita perlukan sekarang—menyama braya, “kita semua sanak saudara.” ***** Kristalina Georgieva biografi dalam link

yang bukan faktor pengaruh krisis ekonomi global adalah